HomeBerita › “ MENGUAK HAK ULAYAT SIMALUNGUN “

“ MENGUAK HAK ULAYAT SIMALUNGUN “

Penguatan Masyarakat Adat

“ MENGUAK HAK ULAYAT SIMALUNGUN “

Oleh : Herman Sipayung. (081375731717)

Koordinator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Pelpem GKPS

Masih jelas diingatan peristiwa 10 tahun yang lalu, tepatnya oktober 2001 gerakan perlawanan “Rakyat Silampuyang” secara berramai-ramai merusak tanaman sawit seluas 80 ha milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN) Marihat di Kabupaten Simalungun dengan keinginan tanah tersebut dikuasai mereka sebagai “ Hak Ulayat Masyarakat”.

Pada kenyataannya semangat perjuangan serta nilai kebersamaan harus menghadapi penderitaan baru karena sekitar ratusan yang menyebutkan pewaris “ hak ulayat “ harus menjalani sanksi pidana. Pihak Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN) Marihat tetap secara syah untuk menguasai.

Dari peristiwa tersebut muncul pertanyaan.

· Apakah selamanya Pihak Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN) Marihat menjadi pemilik ?

· Apakah dengan kekalahan “ Rakyat Silampuyang” Hak Ulayat tidak ada di Simalungun ?

Sejarah membuktikan, jauh sebelum kemerdekaan indonesia bahwa simalungun telah ada didirikan dan dikuasai empat marga dan dipimpin dengan sistem kerajaan (tahun 1833), yaitu : Marga Sinaga Kerajaan Tanah Jawa, Marga Damanik Kerajan Siantar, Kerajaan Panei Marga Purba Dasuha, Kerajaan Dolok Silau Marga Purba Tambak, disebut raja ber “Empat”.

Dampak rendahnya Sumber Daya Manusia Simalungun Pada Tahun 1907 terpengaruh untuk melakukan “ Kontrak Pendek ” (Korte Verklaring) dengan penjajah Kolonial Pemerintahan Belanda dengan keputusan diantaranya :

a. Bahwa Kerajaan Dolok Silau yang memakai istilah Partuanon yang pada sistem kerajaan di bawah raja diangkat menjadi raja dan memiliki wilayah kerajaan, yaitu : Marga Purba Pak-pak wilayah Purba, Marga Saragih Garingging, wilayah Raya, (Januari 1904, SK No.6), Marga Purba Girsang Wilayah Silima Kuta.

“ Kontrak Pendek “ (korte verklaring) yang ditanda tangani bulan september 1907 membuat Surat Keputusan secara resmi simalungun menjadi 7 kerajaan “ Raja Marpitu. “

b. Pengusaha pribumi ditugaskan untuk mengurus daerahnya sendiri sebagai penguasa swapraja.

c. Sebagai penguasa daerah yang otonom adalah dipimpin Oleh Pemerintahan Kolonial Belanda.

Berikut dengan Kontrak Pendek ((Korte Verklaring) tersebut sejak bulan september tahun 1907 seluruh kerajaan Marpitu dibawah kuasa Kolonial Pemerintahan Belanda termasuk wilayah yang luas (tanah) rakyat simalungun turut juga dikuasai belanda. Kenyataan yang harus kita akui dari sejarah tersebut bahwa wujud kerajaan simlungun itu ada, memiliki rakyat, keturunan, aturan kehidupan demikian juga wilayah sebagai lingkungan menjadi tempat hidup, kehidupan dan penghidupan.

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakhiri seluruh penjajahan dan yang melatar belakangi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengakhiri kuasa penjajah Kolonial Pemerintahan Belanda di Simalungun. Tahun 1946 terjadi Revolusi Sosial di Simalungun yaitu gerakan membunuh raja-raja simalungun, peristiwa tersebut disebut juga peristiwa berdarah, dan dampaknya sangat panjang terhadap seluruh warga simalungun, yaitu rasa ketakutan, terlebih keturunan-keturunan Raja Marpitu Simalungun. Hal tersebut mengakibatkan seluruh wilayah kerajaan simalungun yang pernah diikat kontrak (1907) dengan penjajah Kolonial Pemerintahan Belanda seharusnya kembali pada kerajaan simalungun, namun dampak dari rasa ketakutan rakyat suku simalungun serta pewaris – pewaris kerajaan tidak berani untuk mengurus, menguasai wilayah kerajaan pada saat itu. Perlu kita yakini bahwa peristiwa revolusi tahun 1946 tidak bertujuan, demikian juga tidak dapat memutus hubungan garis keturunan darah antar raja dengan generasinya, juga menghapus hak rakyat suku simalungun untuk mewarisinya.

Pengakuan atas Masyarakat Adat inhen dengan adanya Hak Ulayat (A.P.Parlindungan, 1993:2). Istilah Hak Ulayat awalnya berasal dari masyarakat Minangkabau (di Sumatera Barat), secara kepemilikan yang disebut hak ulayat ada di seluruh wilayah Indonesia, seperti hak : wawengkon (jawa), torluk (Angkola), patuanan (Ambon), payur (Bali). Pada UUPA No. 5. Pasal 3 menyebutkan secara jelas tentang nama haku layat berlaku bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia.

Ruhnya Masyarakat Adat ada pada kelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari – hari, serta Hak Ulayat adalah hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah serta isinya, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia sesuatu kekuatan gaib sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu. (Boedono, 2004:4)

Untuk itu hubungan Masyarakat Adat dengan keberadaan Hak Ulayat harus memenuhi 3 syarat secara kumulatif yaitu :

1. Adanya subyeknya yaitu : “ Masyarakat Adat “

2. Ada objeknya (wilkayah sumber daya-sumber daya)

3. Adanya hubungan subyek hak ulayat dengan obyek hak ulayat.

PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999. Pasal 2 dan 5.

Dalam konteks simalungun keberadaan Masyarakat Adat jelas ada, dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena kehidupan masyrakat simalungun saat ini masih taat terhadap nilai-nilai kehidupan warisan Kerajaan Marpitu, yaitu : falsafah hidup “ HABONARON DO BONA” (Kebenaran adalah pangkal segalanya), “ SAPANGAMBAI MANOKTOK HITEI “ ( prinsip gotong royong), norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat (adat istiadat) prinsip “ TOLU SAHUNDULAN LIMA SAODORAN “, lembaga adat “ PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN .“

Berikut Material Culture ( Kebudayaan Material) yang sangat membedakan dengan suku lain masih sangat melekat pada kehidupan Masyarakat Adat Simalungun, diantaranya : Pakian tradisional dikenal dengan “GOTONG” (Pakaian kebesaran untuk laki-laki) “ BULANG “ (untuk perempuan) beserta terkenal dengan “ ULOS-ULOS ADAT “ yang warna dan coraknya bervariasi serta pemanfaatannya sesuai dengan jenis acara adatnya (duka dan suka), bahasa/dialek yang lambat dan lembut, “ DAYOK BINATUR “ (ayam yang diatur) menjadi makanan kehormatan pada acara adat.

Susunan kekerabatan masyarakat suku simalungun berdasarkan pertalian darah garis keturunan laki-laki (patrinieal genealogis) memakai marga ayah dibelakang nama kecil. Setelah menikah juga memakai marga ayah warisan kakek. Hal ini sesuai menurut masyarakat simalungun marga mempunyai arti yang sangat penting, karena marga menentukan sejarah tiap generasi yang tidak akan putus. Marga menunjukkan hubungan darah, satu nenek moyang yang sama. Dalam status sosial marga menentukan perbedaan kedudukan apakah sebagai marga raja, marga boru, marga penumpang dalam suatu huta dengan Falsafah kehidupan dikenal Lembaga Adat yang disebut “TOLU SAHUNDULAN LIMA SAODORAN “ (Tungku nan tiga dan Tungku nan lima), yaitu :

1. Tondong (Paman)

2. Sanina/sapanganonkon (sanak saudara)

3. Anakboru (pihak ipar)

4. Tondong ni tondong ( Pamannya paman )

5. Boru ni boru/anak boru ni mintori (ipar dari ipar)

gambaran ini memahamkan posisi masing-masing serta barisan kebersamaan membuat besar dan keteratura dalam acara adat dan sebagai tatanan kehidupan masyarakat simalungun.

Berangkat dari realitas tersebut di atas, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tidak mengakui eksistensi masyarakat adat demikian juga masyarakat adat simalungun, secara politik maupun hukum. Hal ini juga telah ditetapkan di dalam perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, yaitu :

1. Pasal 18 B ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang diatur dalam pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang :

(a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta

(b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Pasal 28 i ayat (3) yang menyebutkan juga Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Undang–undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 yang jauh sebelumnya telah ada, dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat. Pada pasal 5 menyebutkan “ Hukum agraria yang berlaku di bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa

3. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 203 ayat (3), hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat

4. Pada Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa menetapkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ke empat hal tersebut di atas dipahami menjadi sangat mendasar Pemerintahan Indonesia ikut serta Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang berisikan 46 pasal ditanda tangani tanggal 13 september 2007 di New York. Pada pasal 26 secara tegas menyebutkan :

a. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya –sumber daya yang telah digunakan atau didapatkan.

b. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah, sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah, sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki dengan cara lain.

c. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah, dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan-penghormatan atas kebiasan-kebiasan, tradisi-tradisi, dan sistem pengakuan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Secara administratif, Kabupaten Simalungun salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 31 Kecamatan dan 367 (345 Nagori, 22 Kelurahan) jumlah penduduk 817.720 jiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Timur Kabupaten Asahan, Selatan dengan Toba Samosir, Barat Kabupaten Karo dengan luas wilayah 457.960 Ha (BPS Simalungun, 2011)

Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1998 luas wilayah Kabupaten Simalungun 438.660 ha (Rosnidar.2001:70) jikalau di hubungkan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Simalungun tahun 2011 seluas 457.960 ha, berarti selama 13 tahun ada penambahan wilayah seluas 19.300 ha, kekurangan data BPS Simalungun tahun 2011 yang bersumber dari Pemerintahan Kabupaten Simalungun hanya menerbitkan data luas lahan yang sertifikat menurut kepemilikan, tidak menerangkan data penggunaan tanah, status pemilikan tanah demikian juga secara khusus tentang Luas Hak Guna Usaha (HGU) disetiap kecamatan dan secara keseluruhan di Kabupaten Simalungun.

Status Penggunaan Tanah Di Kabupaten Simalungun (1998),(Rosnidar.2001: 138)

No.

STATUS PENGUASAAN TANAH

L U A S

Ha

%

1

Hak Guna Usaha

126.762

28,91

2

Kawasan Hutan

72.111

16.44

3

Sertifikat Hak Milik, Pakai, Guna Bangunan dan Pengelolaan

10.199

2.32

4

Tanah Negara diusahai rakyat (belum sertifikat)

229.538

52.33

Jikalau ditetapkan Masyarakat Adat inhen memilki hak ulayat masih terdapat permasalahan di Kabupaten Simalungn, terutama jika dihubungkan dengan sumber daya-sumber daya yang telah pernah dimiliki rakyat yang dikuasai Raja Marpitu tidak luput darti wilayah kabupaten simalungun saat ini. Untuk itu wajar perlu melakukan kajian, terlebih dengan apa yang telah pernah diserahkan sesuai Surat Keputusan Kontrak Pendek Tahun 1907 kepada penjajah Pemerintahan Kolonial Belanda.

Dari segi penguasaan tanah saat ini di Kabupaten Simalungun kecenderungan perlu mendapat pembahasan, yaitu setatus lahan disebut dengan Hak Guna Usaha seluas 126.762 ha, dianataranya : 5 PTPN, 3 Perusahaan swasta asing dan 3 swasta nasional yang pada kenyataannya lahan-lahan usaha tersebut telah ada jauh sebelum indonesia merdeka. Pertanyaan yang menarik untuk hal tersebut : Darimana asal usul lahan tersebut ?, Apakah mungkin sebuah kerajaan tidak mempunyai wilayah ?. jikalau lahan tersebut adalah wilayah kerajaan Marpitu Simalungun, bahwa Negara melalui keberadaan Perseroaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) serta perusahaan swasta telah bertentangan dengan Undang-Undang serta kesepakatan Deklarasi PBB (perserikatan Bangsa – Bangsa) serta telah terjadi perampasan Hak Masyarakat Adat Simalungun, karna lahan tersebut adalah wilayah Kerajaan Marpitu yang seharusnya Hak Ulayat Masyarakat Adat Simalungun.

Luas Hak Guna Usaha Di simalungun (1998), (Rosnidar.2001: 85)

No.

Kecamatan

Luas (ha)

Nama Kebun

1

Siantar

12.066

PTPN IV, VII dan PT.Sipef

2

Sidamanik

7.200

PTPN VIII.

3

P a n e i

3.369

PTPN IV dan VIII

4

Dolok Pardamean

5

Hataran

3.718

PTPN VII dan VIII

6

Dolok Panribuan

1.265

PTPN VIII

7

Tanah Jawa

11.550

PTPNVII dan VIII

8

Girsang S Bolon

9

Hutabayu Raja

9.407

PTPN VIII

10

Raya

11

Purba

12

Silima Kuta

13

Dolok Silau

14

Raya Kahean

1.715

PT. PP Lonsum

15

Silau Kahean

2.690

PTPN IV

16

Bandar

8.865

PTPN V,VII dan PT PP Lon-sum

17

Pematang Bandar

9.068

PTPN IV, VII dan PT.PP Lon-sum

18

Bosar Maligas

20.552

PTPN IV,VII, PT. PP Lon-sum PT. Murida (Maligas A), dan PT. Flora Surya Lestari (Maligas B)

19

Ujung Padang

13.040

PTPN V, VI, dan PT. PP Lon-sum

20

Dolok Batu Nanggar

10.349

PTPN VII dan PT Bridgestone

21

Tapian Dolok

7.950

PT. Bridgestone dan PT Jasa Putra

Sudah pantas dan saatnya suku bangsa simalungun berbangga hati terhadap kebesaran kerajaan serta nilai sejarah yang di wariskan oleh leluhur pada kita saat ini dapat berpartisipasi membentuk sistem pemerintahan, kehidupan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal kerajaan simalungun, baik luasnya wilayah pemerintahan kabupaten simalungun, demikian juga keberadaan seluruh suku untuk hidup, kehidupan, penghidupan di wilayah kerajaan marpitu simalungun. Untuk itu patut kita syukuri, hargai, pertahankan, lestarikan secara bersama untuk membuat suatu perubahan yang positif di simalungun.

Membangun perubahan tentu menjadi tujuan, harapan dan tanggung jawab bersama. Apa yang ada serta bertumbuhnya lembaga-lembaga maupun organisasi mengatasnamakan kepentingan simalungun menjadi kekuatan yang harus diorganisir oleh satu lembaga pengayom “ PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN “ yang indevendent berfungsi kedalam dan keluar mengurusi permasalahan masalah Masyarakat Adat Simalungun. Keberadaan Masyarakat Adat Simalungun di tentukan lebihlanjut bagaiman generasi Raja Marpitu yaitu “ SISADAPUR “ bersatu sesuai dengan marga dan wilayah kerajaan masing-masing sesuai dengan kebutuhan penetapan keberadaan Masyarakat Adat.

Masih ada hal yang harus dikerjakan, membentuk, membenahi, menyempurnakan pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat. Ada tidaknya Hak Ulat Simalungun ditentukan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (PMA/KBPN) No. 5 TAHUN 1999, Pasal 5 menetapkan “ Penentuan adanya Hak Ulayat di lakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal-hal yang memerlukan pemahahaman serta menjadi gerakan bersama salah satunya hanya dapat dilakukan disaat kita duduk bersama menggali potensi dan menjalin kebersamaan dalam bentuk pertemuan sesuai dengan budaya simlungun.

Tudung Tongah ni ari, Ipake anggo marjibu

Logo ari maninting, korah ma bah tapian.

Tunggung ma , nasian raja marpitu

Anggo sari nasiam, bani tading-tadingan.

Tiptip tayup ni rumah, bajan anggo marsiganjangan

Dear pamispisan rumah, urah mambuat bah udan

Riapma nassiam ganup, ulang marsidalian

Lihar pangarusion, sada bani panriahan.

Leave a Comment


2 × = eighteen

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>