Deputi II Kantor Staf Kepresidenan RI Menyambangi Kantor Sinode GKPS

PEMATANGSIANTAR. GKPS.OR.ID. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI Abetnego Tarigan menyambangi kantor Sinode GKPS, di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Pematangsiantar, pada Rabu (16/3) siang. Kunjungan Abetnego Tarigan didampingi Deputi Direktur Pengawasan dan Pemeriksaan BPJAMSOSTEK Ady Hendratta, Kabid. Jaminan Sosial Kemenko PMK Laode Muhammad Thalib, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Heri Supriyanto, Perwakilan Sekretariat Kabinet Masjitah, dan Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Pematangsiantar Andi Widya Leksana.

 

Abetnego Taringan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungannya ke kantor Sinode GKPS dalam rangka mendapatkan informasi dan umpan balik dari GKPS terkait keikutsertaan para Pendeta, Penginjil, Sintua dan Syamas, serta pegawai teknis GKPS dalam program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sinode GKPS yang telah menyambut dengan hangat kedatangan saya beserta rombongan di kantor sinode ini. Kami tahu GKPS merupakan organisasi gerejawi terbesar di Pematangsiantar dan Simalungun, dan menjadi representasi dari organisasi pendidikan, keagamaan dan unit kesehatan. Di dalam konteks ini kami ingin melihat dan mengenal lebih dalam bagaimana situasi perlindungan sosial ketenagakerjaan dalam lingkup organiasi GKPS”, terang Abetnego.

 

 

Sementara itu Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Pematangsiantar yang turut mendampingi Deputi II KSP memberikan laporan terkait keikutsertaan GKPS dalam program BPJAMSOSTEK.

 

“Sekedar informasi pak Deputi II, GKPS sudah mendaftarkan tokoh agama dan para pekerjanya pada dua program BPJAMSOSTEK, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm)”, ucap Andi Widya Leksana.

 

Menyambung yang disampaikan Andi Leksana, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pematangsiantar Lukas Barus, sangat mengharapkan agar langkah baik yang sudah ditempuh GKPS menjadi pemacu bagi gereja-gereja untuk mengimplementasikan Inpres No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

 

“Mewakili Pemerintahan Kota Pematangsiantar, besar harapan kami agar GKPS menjadi motor bagi gereja-gereja di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara secara khusus dalam mengimplementasikan Inpres No. 2 tahun 2021, serta GKPS menjadi percontohan bagi gereja-gereja”, terangnya.

 

Merepson informasi dari Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Pematangsiantar dan harapan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pematangsiantar, Sekretaris Jenderal GKPS Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe menyampaikan bahwa GKPS berkomitmen siap bersinergi dengan pemerintah untuk mengimplementasikan Inpres No. 2 tahun 2021.

 

“Disamping para Pendeta, Penginjil dan pegawai teknis GKPS yang ikut program BPJAMSOSTEK, sebanyak kurang lebih 240 orang guru dan pegawai Yayasan Pendidikan GKPS juga sudah mengikuti dua program BPJAMSOSTEK. Namun masih ada sekitar 100 orang lagi yang belum ikut serta di dalamnya, dikarenakan status mereka yang belum pegawai tetap. Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pihak agar Inpres No. 2 tahun 2021 terimplementasi dengan baik” pintanya.

 

Sejalan dengan Sekjend GKPS, Ephorus GKPS Pdt. Dr. Deddy Fajar Purba menyatakan kunjungan Deputi II beserta dengan rombongan ke kantor sinode GKPS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyejahterahkan warganya, dan GKPS siap bermitra dengan pemerintah dalam hal ini.

 

“Perkunjungan pak Deputi II beserta mitra merupakan bentuk komitmen pemerintah menyejahterakan warganya melalui program jaminan sosial bagi masyarakat. Sebagai bagian dari bangsa ini, GKPS juga berkepentingan di dalamnya dan siap untuk bermitra dengan pemerintah”, ujar Ephorus.

 

Dan terkait program BPJAMSOSTEK lainnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun, Ephorus mengungkapkan ke dua program tersebut bermanfaat besar bagi para pesertanya, dan tetap mengharapkan topangan dari semua pihak.

 

“Kami yakin dengan keikutsertaan GKPS dalam program JHT dan Jaminan Pensiun, GKPS dan para pelayanannya akan mendapat manfaat besar. Namun untuk saat ini saya pikir belum bisa langsung direalisasikan. Kami akan coba masukkan nanti dalam klausul khusus di masa rekrumet, dan akan mempercakapkan kembali untuk mengikutsertakan para pelayan di dua program tersebut. Untuk itu kami berharap agar pemerintah dan BPJAMSOSTEK serta mitra lainnya tetap membantu dan menopang GKPS, agar di dua program tersebut dapat dioptimalisasikan di GKPS”, pungkas Ephorus. (bgs/hks)

 

Updated: 19 Maret 2022 — 14:51