PEMATANG SIANTAR. GKPS.OR.ID. Pada Rabu (20/9/2022) pagi, bertempat di GKPS Sarimatondang, Departemen Pelayanan GKPS dan JPIC UEM Regional Asia mengadakan Workshop Ekologi dan Keberlanjutan (Sustainability), yang dihadiri sebanyak delapan puluh orang peserta dari unsur masyarakat, pemerintahan desa, organisasi masyarakat dan tokoh agama. Peserta tidak hanya berasal dari Sidamanik dan desa sekitarnya, tetapi juga dari masyarakat Panei Tongah.

Adapun agenda utama pertemuan ini adalah mendiskusikan konversi kebun teh ke kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh PTPN IV.

Workshop ini dibuka oleh Praeses GKPS Distrik IX Pdt. Etty Saragih, M.Th, di mana beliau mengingatkan agar seluruh peserta selama mengikuti workshop untuk membuka hati dan pikiran yang bersih sehingga diskusi yang terbangun selama workshop menjadi diskusi yang benar-benar membangun. Apalagi mengingat sebagai manusia, setiap orang memiliki tanggung jawab sejak penciptaan untuk memelihara bumi dan isinya.

Setelah resmi dibuka, Hotler Zidane Sitorus dari Sawit Watch dalam pemaparannya mengingatkan bahwa Indonesia seharusnya tidak lagi berfokus kepada ekspansi kelapa sawit, baik dalam bentuk konversi maupun dalam pembukaan lahan baru, tetapi difokuskan pada peningkatan produksi dan tata kelola yang baik.

Respon atas pemaparan dari Sawit Watch disampaikan oleh Pdt. Dr. Jenny Purba, Kepala Bidang Jemaat yang Diakonal Departemen Pelayanan. Pdt. Jenny menitik beratkan pada konsep keberlanjutan atau sustainability.

Pdt. Dr. Jenny Purba memberikan respon atas pemaparan Hotler Zidane Sitorus dari Sawit Watch pada Workshop Ekologi dan Keberlanjutan (Sustainability), yang berlangsung di Gereja GKPS Sarimatondang, Selasa, 20 September 2022. Foto: Panitia

“Pemenuhan kebutuhan pada saat ini sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan untuk generasi mendatang, untuk anak cucu kita. Oleh karena itu di dalam mengambil keputusan diperlukan harmoni antara manusia, alam dan ekonomi (people, planet and profit), terang Pdt. Jenny Purba.

Sementara itu dalam workshop ini, Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga yang diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, memaparkan tentang pengembangan agro wisata di daerah Sidamanik sebagai salah satu program kabupaten Simalungun.

Selain dari pihak pemerintah daerah, salah satu narasumber yang diharapkan kehadirannya pada workshop ini adalah Raja Suandi Dayan Purba, General Manager Distrik II PTPN IV. GKPS telah mengirimkan surat undangan kepada beliau melalui pos pada tanggal 24 Agustus 2022. Terdapat kekeliruan bahwa panitia tetap mencantumkan nama beliau di jadwal acara sebagai pembicara meskipun sampai pada hari pelaksanaan workshop, PTPN IV atau dari pihak Raja Suandi Purba belum mengkonfirmasi kehadiran.

Walaupun begitu, workshop ini berjalan dengan baik dan damai. Organisasi pemuda seperti HIMAPSI, GMKI, GAMKI, Korwil Pemuda GKPS Distrik IX, ikut menyuarakan pendapat mereka dari kaum muda. Selain itu, kesaksian dari warga Panei Tongah di workshop ini ikut memberi dukungan moral kepada masyarakat Sidamanik. Mereka menyampaikan keluhan mereka sejak kelapa sawit masuk ke Panei Tongah, di antaranya adalah banjir, tanah longsor, menurunnya frekuensi ketersediaan air dan mempengaruhi tanah dan produksi pertanian mereka.

Dengan rasa solidaritas mereka menyampaikan, biarlah kami saja yang merasakan penderitaan ini, jangan sampai saudara-saudara kami di Sidamanik turut merasakan penderitaan yang sama seperti kami.

Pada akhir workshop, peserta merumuskan surat pernyataan dengan 7 poin pernyataan:

  1. Menolak konversi perkebunan teh menjadi perkebunan kelapa sawit di Sidamanik.
  2. Meminta PTPN IV untuk membuka akses informasi kepada publik tentang konversi teh ke kelapa sawit.
  3. Meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun dan DPRD untuk turut menolak konversi teh menjadi kelapa sawit dan memfasilitasi dialog antara masyarakat dan PTPN IV secara transparan dan akuntabel.
  4. Meminta Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali konversi di Sidamanik dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang berada di sekitar perkebunan.
  5. Mengingat semakin luasnya lahan yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan sosio-ekonomi, dengan ini kami meminta Presiden untuk melanjutkan moratorium izin perkebunan kelapa sawit.
  6. Meminta masyarakat, lembaga keumatan dan organisasi-organisasi masyarakat untuk bersatu mendukung perjuangan masyarakat di Sidamanik.
  7. Meminta PTPN IV mencabut bibit sawit yang telah ditanam, dan menanam kembali dengan tanaman teh, dan menghidupkan kembali destinasi wisata sesuai dengan program Presiden RI Joko Widodo.

Pernyataan masyarakat ini selaras dengan surat dari Pimpinan Sinode GKPS tertanggal 7 Juli 2022 yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV, yang menolak konversi teh menjadi kelapa sawit.

 

Pewarta: Pdt. Dr. Jenny Purba